Sumbar24jam.com|Pessel-Tidak tersedianya anggaran publikasi pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan (Pessel) defenitif periode 2024-2029, membuat kegiatan itu terancam di boikot oleh awak media di daerah itu.
Pasalnya, kegiatan yang dinilai sakral di lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah itu hanya terjadi satu kali dalam satu periode masa jabatan atau satu kali dalam lima (5) tahun. Kecuali, dalam menjalan tugas dan amanah mendapatkan halangan atau kendala sehingga terjadi penggantian pimpinan dewan.
Akan tetapi, jika hal itu tidak terjadi maka, pimpinan dewan definitif hanya akan terjadi satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
Dengan dinilai sakralnya pelantikan pimpinan dewan definitif itu, diharapkan dengan segenap kemampuan untuk memberitahukan kepada publik, sehingga masyarakat luas mengetahui pimpinan dewan yang menjabat pada masa periode 2024-2029.
Sehingga, hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara luas ternyata dijegal oleh keterbatasan anggaran publikasi di bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Dewan Pesisir Selatan.
Akibat dari tidak adanya anggaran untuk publikasi itu maka, awak media di wilayah itu memprediksi akan terjadi boikot terhadap terhadap kegiatan pelantikan pimpinan dewan definitif yang dilaksanakan pada Selasa (24/9) di ruang sidang paripurna DPRD setempat.
Wandi Jusri wartawan Fajar sumbar. Com kepada media ini menyampaikan kritikannya terhadap sekretariat dewan setempat, dimana selalu mengeluhkan tentang tidak adanya anggaran yang tersedia untuk peliputan, sementara untuk kunjungan kerja dewan dan perjalanan dinas semakin masif dilakukan.
“Itu yang disampaikan oleh bahagian tertentu kepada awak media, anggaran tidak ada, sementara anggaran itu disusun untuk dipergunakan selama satu tahun, ini belum akhir tahun anggaran sudah habis,” tuturnya.
Ia mencurigai, adanya kongkalikong dibalik penggunaan anggaran yang dianggarkan untuk publikasi oleh awak media.
“Jangan-jangan ada kongkalikong penggunaannya, karena memang tidak diawasi secara intensif, ” ulasnya.
Ia menegaskan bahwasanya ia tidak bakal mempublikasikan kegiatan pelantikan pimpinan dewan definitif DPRD setempat.
“Saya tidak bakal mempublikasikan kegiatan ini, biarkan saja mereka yang mempublikasikan sendiri, ” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, Yoni Syafrizal mengatakan bahwasanya kekurangan anggaran yang diberikan kepada sekretariat dewan oleh pihak eksekutif terindikasi merupakan salah satu strategi untuk melemahkan kekuatan dan fungsi dari legislatif.
Sehingga berdampak terhadap publikasi oleh awak media dalam melakukan aktifitas pemberitaan terhadap kegiatan dan kerja kedewanan.
“Karena media itu adalah corongnya informasi, dan masyarakat harus mendapatkan informasi secara gamblang, ” tuturnya.
Tidak hanya itu, ke tidak tersedia anggaran mengakibatkan tidak diketahuinya kegiatan daripada legislatif sehingga secara politik anggota dewan sangat dirugikan.
Pada kesempatan itu Yoni berharap agar kondisi itu menjadi perhatian dan evaluasi mendalam bagi anggota dewan yang saat ini menduduki posisi di legislatif, sehingga mampu meningkatkan anggaran di sektor publikasi.
“Bukan hanya memprioritaskan kunker saja, melainkan publikasi juga memiliki andil besar dalam langkah politis kedepannya, ” tutupnya.(Al)
