Oleh: M. SIMON TJG
Sumbar24jam.com|Pessel-Delapan puluh satu tahun lalu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan satu cita-cita besar: menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa bermimpi tentang sebuah negara yang melindungi setiap warganya, memberi ruang untuk hidup layak, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati tanpa membedakan siapa yang kaya dan siapa yang miskin.
Kini, Indonesia telah menjelma menjadi negara yang jauh lebih maju. Jalan tol membelah pulau-pulau besar, bandar udara berdiri megah, pelabuhan terus diperluas, dan teknologi digital merambah hampir seluruh aspek kehidupan. Dunia mengakui Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki potensi besar menuju negara maju.
Namun, di balik semua capaian itu, masih ada kenyataan yang mengusik hati nurani. Ketika gedung-gedung semakin menjulang tinggi, sebagian rakyat justru masih harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk memperoleh beberapa liter solar agar dapat bekerja.
Bagi sebagian orang, solar hanyalah bahan bakar. Tetapi bagi petani, solar adalah penggerak mesin bajak sawah. Bagi nelayan, solar adalah tenaga yang membawa kapal menuju lautan. Bagi sopir truk, solar adalah denyut nadi distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Tanpa solar, roda kehidupan mereka ikut berhenti.
Di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, seorang petani bernama Ujang menyampaikan kegelisahannya. Ia tidak meminta bantuan uang, tidak pula meminta fasilitas mewah. Ia hanya berharap dapat membeli solar dengan prosedur yang mudah agar mesin pertaniannya tetap bekerja dan sawahnya tetap menghasilkan panen.
“Kalau terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi, kami yang hidup di kampung sering kebingungan. Yang kami inginkan hanya bekerja dengan tenang untuk menghidupi keluarga,” tuturnya.
Keluhan serupa datang dari Buyung, seorang sopir truk yang setiap hari mengantarkan berbagai kebutuhan masyarakat. Baginya, waktu adalah penghasilan. Ketika ia harus mengantre solar selama dua hingga tiga hari, berarti selama itu pula keluarganya kehilangan sumber nafkah.
Ironisnya, antrean panjang itu terjadi di tengah era digital yang selalu disebut sebagai zaman serba mudah. Teknologi memang berkembang pesat, tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama untuk mengikutinya. Di sinilah negara dituntut menghadirkan kebijakan yang tidak hanya modern, tetapi juga membumi.
Kemajuan teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pelayanan publik, bukan menghadirkan hambatan baru. Sistem yang baik adalah sistem yang mampu menjangkau rakyat kecil, bukan sistem yang tanpa disadari justru menjauhkan mereka dari hak-haknya.
Hal yang sama dirasakan para nelayan. Ketika mesin kapal tidak dapat dihidupkan karena sulit memperoleh solar, laut yang luas tidak lagi menjadi sumber harapan. Setiap hari tanpa melaut berarti tidak ada ikan yang dibawa pulang, tidak ada penghasilan, dan tidak ada kepastian bagi keluarga.
Tentu, pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk memperbaiki tata kelola subsidi BBM agar tepat sasaran. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Upaya tersebut patut dihargai sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
Namun demikian, keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya diukur dari ketatnya aturan, melainkan juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat. Regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menutup celah penyimpangan tanpa mempersulit warga yang benar-benar berhak.
Rakyat kecil sesungguhnya tidak menolak aturan. Mereka hanya berharap aturan itu sederhana, mudah dipahami, dan dapat dijalankan tanpa mengorbankan waktu produktif mereka. Sebab bagi pekerja harian, satu hari yang hilang berarti satu hari pula kehilangan penghasilan.
Di tengah semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mungkin inilah saat yang tepat untuk melakukan refleksi bersama. Apakah kemerdekaan yang kita rayakan sudah benar-benar dirasakan oleh petani yang setiap hari bergelut dengan lumpur? Sudahkah dirasakan oleh nelayan yang bertarung dengan ombak? Sudahkah dirasakan oleh sopir truk yang menjadi penggerak distribusi kebutuhan masyarakat?
Kemerdekaan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek pembangunan atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Kemerdekaan juga harus hadir dalam bentuk pelayanan yang mudah, birokrasi yang sederhana, dan kebijakan yang berpihak kepada mereka yang bekerja dengan jujur.
Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung-gedung megah, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga martabat rakyat kecil. Sebab kekuatan Indonesia sesungguhnya bukan hanya berada di pusat-pusat kota, melainkan juga di sawah, di laut, di pasar, di jalan raya, dan di desa-desa tempat rakyat bekerja tanpa banyak mengeluh.
Para petani, nelayan, dan sopir bukanlah sekadar angka dalam statistik pembangunan. Mereka adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Dari tangan mereka lahir pangan, hasil laut, dan distribusi barang yang menopang kehidupan jutaan orang.
Karena itu, sudah semestinya setiap kebijakan selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama. Negara akan semakin dihormati bukan karena rumitnya aturan, melainkan karena kemampuannya menghadirkan solusi yang adil, sederhana, dan manusiawi.
Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semoga semangat para pendiri bangsa tetap menjadi kompas dalam setiap pengambilan kebijakan. Jangan sampai rakyat kecil merasa asing di negeri yang mereka perjuangkan dengan kerja keras setiap hari.
Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kemerdekaan benar-benar hidup dalam keseharian rakyat, bukan hanya dalam upacara dan perayaan, tetapi dalam kemudahan mencari nafkah, keadilan memperoleh pelayanan, serta hadirnya negara di saat masyarakat paling membutuhkan. Sebab Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang memastikan tidak ada rakyat kecil yang kehilangan harapan hanya karena sulit mendapatkan setetes solar untuk bekerja.”
