Padang – Perkumpulan Pengacara Peduli Lingkungan Hidup (P3LH) menyoroti tajam kondisi kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, periode 2024 hingga 2026. Aktivitas tambang ilegal dituding menjadi biang kerok rusaknya ekosistem di ranah minang.
Ketua Umum P3LH, Soni, S.H., M.H., M.Ling., mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan hidup di Sumbar saat ini sudah berada dalam tahap yang kian mengkhawatirkan. Hal itu disampaikannya dalam momentum memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
”Dua tahun terakhir ini, lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat makin mengkhawatirkan saja. Ini akibat dari banyaknya tambang-tambang ilegal yang bebas menggunakan alat berat dalam melakukan aktivitasnya selama ini,” kata Soni kepada redaksi, Jumat (5/6/2026).
Soni menyayangkan, alih-alih berkurang, tren kerusakan lingkungan di Sumbar justru terus bertambah setiap tahunnya. P3LH pun mengendus adanya praktik keterlibatan oknum APH yang membentengi operasional tambang tanpa izin tersebut.
Muncul dugaan kuat adanya keterlibatan oknum APH dan aliran dana segar alias ‘uang payung’ yang disetorkan oleh para pengusaha tambang ilegal kepada oknum Aparat Penegak Hukum (APH) setempat guna memuluskan bisnis ilegal mereka.
”Dan ini bukan rahasia umum lagi di masyarakat Sumbar terhadap kontrak payung para pengusaha tambang ilegal dengan oknum APH setempat,” tegas Soni.
Lebih lanjut, Soni membeberkan informasi mencengangkan yang dihimpun oleh organisasinya. Nilai upeti atau uang koordinasi yang mengalir ke oknum aparat tersebut diduga menyentuh angka yang sangat fantastis demi menjaga kelancaran aktivitas pengerukan bumi secara ilegal.
”Malah informasi yang diterima organisasi kami ini, uang payung yang disetor kepada oknum APH mencapai miliaran rupiah setiap bulannya,” terangnya.
P3LH mengingatkan, jika pembiaran dan praktik kongkalikong ini terus berlanjut, masa depan ekologis Sumatera Barat akan berada dalam ancaman besar. Dampak buruknya tidak hanya dirasakan saat ini, melainkan menjadi warisan kelam bagi generasi mendatang.
Momentum pergantian tongkat komando di Korps Bhayangkara Sumbar pun menjadi harapan baru. P3LH secara terbuka meminta pimpinan kepolisian yang baru untuk menunjukkan taji dalam memberantas kejahatan lingkungan tersebut.
”Dengan kepemimpinan Kapolda yang baru ini, Perkumpulan Pengacara Peduli Lingkungan Hidup berharap agar penegakan hukum lingkungan di Sumatera Barat lebih ditingkatkan,” cetus Soni.
”Karena jika lingkungan terus dirusak, maka anak cucu kita ke depannya yang akan menderita akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang terjadi selama ini,” tutupnya.(Team Redaksi)
