PESISIR SELATAN – Aktivitas tempat karaoke di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali menjadi sasaran penertiban. Tim SK4 yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama unsur TNI dan Polri menggelar razia penegakan Peraturan Daerah (Perda) di dua tempat karaoke, Rabu (11/11/2026).
Dalam penertiban yang berlangsung mulai sekitar pukul 11.30 WIB itu, petugas menyasar Karaoke Mancos di kawasan Pasir Putih, Kecamatan Lengayang, dan Karaoke Amoy di Kecamatan Pancung Soal.
Hasilnya, empat orang perempuan yang bekerja sebagai pemandu karaoke atau lady companion (LC) diamankan petugas. Selain itu, tim gabungan juga mengamankan sejumlah peralatan karaoke berupa dua unit mikrofon, tiga amplifier dan dua unit speaker.
Penertiban tersebut dipimpin langsung Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan, Dasril, S.H. Operasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketentraman dan ketertiban umum sekaligus menegakkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
Empat pemandu karaoke yang diamankan masing-masing berinisial AC (31) warga Sutera, SM (37) warga Pasar Kambang, Lengayang, DS (31) warga Padang, dan VS (28) warga Lubuk Begalung, Padang.
Keempatnya kemudian menjalani pendataan dan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Pesisir Selatan, Zendra Effendi Priyandra, S.H.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah persoalan dalam operasional tempat usaha tersebut. Di antaranya, usaha karaoke diketahui belum dilengkapi perizinan yang memadai dan tetap beroperasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
Petugas juga menemukan adanya aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan norma serta ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat.
Temuan itu membuat petugas mengambil langkah tegas. Operasional usaha dihentikan sementara, sementara pemilik diminta datang ke Kantor Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjalani proses lebih lanjut dan memberikan keterangan terkait aktivitas usahanya.
Selain itu, petugas memberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pihak pengelola.
Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan, Dongki Agung Pribumi, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan usaha hiburan, namun setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman maupun kenyamanan masyarakat.
“Setiap pelaku usaha wajib mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah daerah tentu menginginkan kegiatan usaha dapat berjalan, tetapi jangan sampai operasionalnya melanggar ketentuan, mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Agung kepada wartawan di Painan, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, penertiban tidak semata-mata bertujuan memberikan tindakan kepada pelaku usaha. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah pembinaan sekaligus memberikan pemahaman kepada pengelola usaha agar ke depan seluruh aktivitas dijalankan sesuai aturan.
“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kami mengedepankan langkah yang terukur, tetapi apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Agung juga mengingatkan pengelola tempat hiburan agar tidak mengabaikan ketentuan mengenai perizinan, jam operasional maupun aturan lain yang berkaitan dengan ketertiban umum.
“Jangan sampai usaha yang dijalankan justru menjadi sumber persoalan bagi masyarakat. Kami berharap seluruh pelaku usaha memahami aturan dan ikut menjaga suasana yang aman, tertib dan kondusif,” ucapnya.
Penertiban tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan di Pesisir Selatan terus dilakukan secara lintas sektoral. Satpol PP tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan TNI dan Polri dalam memastikan penegakan aturan di lapangan berjalan aman dan terkendali.
Usai pemeriksaan dan pendataan, para pemandu karaoke serta pihak pengelola ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan razia berlangsung aman, tertib dan kondusif. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Lengayang dan Pancung Soal.
Bagi pemerintah daerah, penertiban bukan sekadar operasi sesaat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan tempat-tempat usaha hiburan tidak menjadi ruang yang melanggar aturan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
