Sumbar24jam.com|Jakarta -Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Pesisir Selatan, M Mayadi Srm, mengikuti Diklat Pendidikan, Latihan dan Pendampingan Hukum di Hotel Lumere, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini dipimpin Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, SH, didampingi Sekjen DPP LAKI, DR. Meta Indah Budhiani, SH.MH. Panitia / Pokja Kegiatan: Drs. Ali Law E, SU, Ir. Rosniwaty, MT, dan Yeny Amir, SKM.
Diklat untuk meningkatkan kapasitas kader LAKI agar mengawasi dan mendampingi masyarakat sesuai hukum, bukan sekadar berani.
Agar laporan korupsi memiliki bukti, data, dan dasar hukum yang kuat, serta kader LAKI bersih dari KKN.
Diklat ini dihadiri dua narasumber penting:
1. KPK RI – Bapak Irsyad, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Ia menegaskan, “KPK tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan mitra seperti Ormas LAKI yang berani mengawasi dan berani melapor. Tapi pengawasan itu harus dengan bukti, data, dan hukum.”_
2. Ombudsman RI – Bapak Partono, MA.
Ia membawakan tema, KKN Mengutamakan Sikap Anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Ia menjelaskan tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman sesuai UU, yakni mengawasi pelayanan publik, menerima laporan maladministrasi, memeriksa, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Presiden, Kepala Daerah, dan pimpinan lembaga.
Kalau masyarakat dipersulit urus KTP, dipungli urus izin, itu maladministrasi. Itu bisa dilaporkan ke Ombudsman. Dan LAKI bisa menjadi jembatan untuk masyarakat itu,” ujar Partono.
Kegiatan berlangsung dengan pemberian materi, diskusi, dan tanya jawab, lalu ditutup dengan foto bersama dan penyerahan sertifikat.
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, SH menegaskan, “LAKI itu laskar, laskar itu harus berani, tapi berani tanpa ilmu hukum itu berbahaya.
Ketua DPC LAKI Pesisir Selatan, M Mayadi Srm menyatakan siap menerapkan ilmu tersebut di Pesisir Selatan, Sumbar.
“Kami pulang membawa bekal ilmu yang berharga. Kalau ada pungli dan pelayanan buruk, kita laporkan ke Ombudsman. Kalau ada korupsi, kita laporkan ke KPK. Kami akan bentuk tim pendampingan hukum dan kawal Dana Desa serta proyek pemerintah agar bersih dari KKN,” tegas Mayadi.(*)
