Sumbar24jam.com|Pessel – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu (18/7/2026), memunculkan kembali pertanyaan lama yang hingga kini belum terjawab tuntas. Apakah bencana yang terus berulang ini semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan? atau ada persoalan serius dalam tata kelola lingkungan yang selama ini luput dari perhatian?
Pengamat lingkungan Soni, S.H, M.H, M.Ling menilai hujan deras memang menjadi pemicu langsung terjadinya banjir. Namun, menurutnya, hujan tidak bisa terus-menerus dijadikan satu-satunya alasan setiap kali bencana terjadi. Ia menduga kerusakan kawasan hutan di daerah hulu sungai akibat aktivitas pembalakan liar telah memperburuk kondisi daerah aliran sungai (DAS), sehingga air hujan tidak lagi mampu ditahan oleh kawasan resapan.
“Kalau setiap kali banjir hanya menyalahkan hujan, maka persoalannya tidak akan pernah selesai. Hujan adalah faktor alam, tetapi banjir yang semakin sering terjadi menunjukkan ada fungsi lingkungan yang telah rusak. Salah satu yang harus diselidiki adalah dugaan pembalakan liar di kawasan hulu sungai,” kata Soni kepada wartawan.
Menurutnya, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan benteng alami yang mengendalikan siklus hidrologi. Akar-akar pohon berfungsi menyerap dan menyimpan air, sementara vegetasi menjaga kestabilan tanah serta mengurangi laju limpasan permukaan. Ketika tutupan hutan berkurang akibat penebangan, kemampuan alam menahan air ikut hilang.
Akibatnya, air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah justru mengalir deras menuju sungai dalam waktu singkat. Sungai menerima debit air secara tiba-tiba hingga meluap dan menggenangi permukiman warga di wilayah hilir.
“Ini bukan sekadar persoalan banjir sesaat. Kerusakan hutan juga memicu sedimentasi sungai, meningkatkan risiko longsor, merusak habitat satwa liar, hingga mengancam ketersediaan sumber air bersih masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Soni mengatakan, banjir yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah kecamatan di Pesisir Selatan seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, evaluasi tidak cukup dilakukan hanya setelah bencana terjadi, tetapi harus menyentuh akar persoalan di kawasan hulu.
Ia mendesak pemerintah daerah bersama dinas terkait termasuk aparat kepolisian untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan aktivitas pembalakan liar.
“Kalau memang ada pembalakan liar, jangan hanya menangkap pekerja lapangan. Aparat harus berani membongkar siapa aktor intelektual, siapa pemodalnya, bagaimana kayu itu keluar dari hutan, dan siapa yang menikmati keuntungan dari kerusakan lingkungan tersebut,” ucapnya.
Menurut Soni, penegakan hukum yang hanya menyasar pelaku kecil tidak akan memberikan efek jera. Sebaliknya, jaringan yang mengendalikan praktik ilegal akan tetap berjalan dan kerusakan hutan akan terus meluas.
Ia juga mengingatkan bahwa biaya pemulihan pascabencana jauh lebih besar dibandingkan biaya menjaga kelestarian hutan. Setiap kali banjir terjadi, masyarakat kehilangan harta benda, aktivitas ekonomi lumpuh, infrastruktur rusak, dan pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk penanganan darurat.
“Kalau hutan tetap dirusak, maka banjir akan terus menjadi agenda tahunan. Yang menjadi korban adalah masyarakat. Jangan sampai setiap musim hujan kita hanya sibuk menghitung jumlah rumah yang terendam, tanpa pernah menyelesaikan penyebab utamanya,” tambahnya.
Selain penindakan hukum, Soni mendorong adanya rehabilitasi kawasan hutan melalui reboisasi, penguatan pengawasan di daerah rawan pembalakan liar, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan hulu sungai. Menurutnya, langkah-langkah tersebut harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang untuk memulihkan fungsi ekologis hutan.
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan normalisasi sungai, pembangunan drainase, atau tanggul. Tanpa pemulihan ekosistem di daerah tangkapan air, berbagai proyek fisik hanya akan menjadi solusi sementara.
“Selama hutan di hulu terus kehilangan tutupan vegetasi, ancaman banjir akan selalu menghantui masyarakat Pesisir Selatan. Persoalannya bukan lagi apakah banjir akan terjadi, tetapi kapan banjir berikutnya datang,” pungkasnya.(*)
