Photo Ilustrasi Al
Jakarta,Sumbar24jam.com — Baru hitungan hari menduduki kursi tertinggi Korps Bhayangkara, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. langsung membuat gebrakan besar yang mengguncang internal kepolisian.
Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, serta dilansir oleh beberapa media ternama menerbitkan Jenderal Suyudi merombak gerbong perwira dengan memutasi 19 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) secara serentak di seluruh Indonesia.
Langkah kilat ini mengejutkan banyak pihak, mengingat mutasi skala besar ini diterbitkan hanya sehari pasca-pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dinilai publik sebagai sinyalemen kuat bahwa pimpinan baru Polri ingin bergerak cepat melakukan penataan ulang struktur serta pembenahan kinerja demi mewujudkan penegakan hukum yang bersih.
Secara resmi, Mabes Polri melalui Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi terhadap total 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) ini merupakan bagian dari dinamika organisasi, regenerasi, serta pembinaan karier personel.
“Mutasi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” jelas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan resminya.
Daftar kepolisian daerah yang mengalami pergantian nakhoda mencakup wilayah-wilayah strategis, antara lain Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bali, DIY, Maluku, Kepulauan Riau (Kepri), NTT, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.
Di balik rotasi massal tersebut, perhatian publik tertuju pada nasib empat jenderal bintang dua yang masa jabatannya terbilang masih seumur jagung, namun ikut tergeser dari kursi komando operasional kewilayahan :
Irjen Pol. Pipit Rismanto (sebelumnya Kapolda Jawa Barat, dilantik 4 Juli 2026) dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dengan penugasan pada Kementerian Hukum.
Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy (sebelumnya Kapolda Sumatera Barat, dilantik 4 Juli 2026) dimutasi menjadi Pati Baintelkam Polri dengan penugasan pada Badan Reformasi Agraria Nasional.
Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro (sebelumnya Kapolda Sulawesi Selatan, dilantik 29 Oktober 2025) kini ditugaskan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta (sebelumnya Kapolda Sulawesi Barat, dilantik 19 Agustus 2025) dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri untuk penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup.
Meskipun pangkat kekompakan mereka tetap terjaga, pergeseran di awal jabatan ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat terkait adanya evaluasi performa kepemimpinan atau ketidaksesuaian visi dengan target-target baru Kapolri.
Di tengah beredarnya beragam asumsi publik, pengamat kepolisian mengingatkan masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pergeseran komando dinilai wajar dalam rangka memastikan keberlangsungan fungsi pelayanan kepolisian yang optimal di tingkat daerah.
Kendati demikian, tantangan nyata kini berada di pundak Jenderal Suyudi Ario Seto. Ekspektasi masyarakat teramat besar agar perombakan masif ini tidak berhenti sebatas seremonial atau rotasi administrasi di atas kertas Telegram.
Publik kini menagih bukti nyata di lapangan: apakah tim kepemimpinan baru ini mampu membongkar praktik pelanggaran hukum secara radikal, memberantas aktivitas ilegal secara tuntas, mengikis aksi korupsi internal, serta memastikan hukum tegak lurus tanpa tebang pilih.
Rakyat tidak sekadar membutuhkan Kapolri yang berani mengganti pejabat, melainkan institusi Polri yang konsisten dan bersih dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Tim
