Sumbar24jam.com|Pessel – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, tahun ini diwarnai sorotan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di tengah imbauan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih, masih terdapat warga yang memilih tidak memasang bendera di rumah mereka.
Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk keresahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat yang dinilai belum menunjukkan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD yang berasal dari Siguntur, Robi Binur, mengatakan keengganan sebagian masyarakat memasang bendera bukan karena tidak mencintai Indonesia maupun tidak menghormati perjuangan para pahlawan.
Menurut Robi, persoalan utamanya adalah masyarakat merasa belum sepenuhnya menikmati hasil kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Beban ekonomi yang semakin berat disebut menjadi salah satu alasan munculnya sikap tersebut.
“Tidak adanya pemasangan bendera di masyarakat karena sudah 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi belum dirasakan merdeka oleh masyarakat Siguntur,” kata Robi.
Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini cukup memprihatinkan. Harga berbagai kebutuhan pokok terus dirasakan mahal, sementara sejumlah komoditas perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat justru memiliki harga jual yang rendah.
“Segala-galanya mahal, ekonomi merosot. Gambir murah, karet murah, bahan pokok mahal,” ujarnya.
Menurut Robi, kondisi tersebut sangat dirasakan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari hasil perkebunan. Ketika harga komoditas rendah, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat, pendapatan masyarakat dinilai semakin sulit mencukupi kebutuhan keluarga.
Robi mengaku dirinya juga memilih tidak memasang bendera Merah Putih di rumah pada momentum HUT ke-81 RI. Keputusan tersebut, katanya, berkaitan dengan posisinya sebagai anggota DPRD yang juga merupakan bagian dari masyarakat Siguntur.
“Kenapa di rumah saya tidak saya pasang, apalagi saya sebagai anggota DPRD. Saya takut jadi omongan masyarakat,” ungkapnya.
Robi kemudian menggambarkan kekhawatiran jika dirinya memasang bendera sementara sebagian masyarakat tidak melakukannya. “Robi tu iyo nyo pasang di rumah he bendera nyo, lah merdeka,” katanya, menirukan kemungkinan komentar masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar tentang ada atau tidaknya bendera yang berkibar di depan rumah warga. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kemerdekaan melalui kehidupan yang layak dan kondisi ekonomi yang lebih baik.
“Makanya saya tidak pasang. Saya tahu bagaimana penderitaan masyarakat saya,” tegas Robi.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat kemeriahan peringatan HUT RI dari sisi seremonial, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat di daerah. Menurutnya, kemerdekaan harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Robi juga meminta agar persoalan harga komoditas pertanian dan perkebunan menjadi perhatian serius pemerintah. Harga gambir dan karet yang rendah, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan langsung dengan penghasilan masyarakat.
Di sisi lain, mahalnya kebutuhan pokok membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Kondisi tersebut, menurut Robi, menjadi persoalan nyata yang harus dicarikan solusi agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk melihat sejauh mana kemerdekaan telah dirasakan masyarakat hingga ke tingkat nagari.
“Harapan kami, kemerdekaan itu bukan hanya diperingati setiap tahun, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. Masyarakat ingin hidup sejahtera dan hasil usaha mereka dihargai,” katanya.
Pernyataan Robi tersebut menjadi bentuk kritik sekaligus aspirasi dari masyarakat Siguntur terhadap kondisi ekonomi yang mereka rasakan. Bagi mereka, semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dengan berkibarnya Merah Putih, tetapi juga melalui hadirnya kesejahteraan, harga hasil perkebunan yang layak, serta kebutuhan pokok yang terjangkau.(*)
