Sumbar24jam.com|Pessel – Kapolres Pessel AKBP Derry Indra, S.I.K, MH dan Bupati Pessel yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pessel Mardianto, S.Hut, MH melakukan panen raya jagung serentak tahap awal seluas 2 hektar di Belakang SMA Negeri 1 Bayang Ken. Koto Marapak Kec. Bayang Kab. Pessel pada Rabu pagi (26/2/2025).
Panen raya jagung yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia ini dihadiri juga oleh Danramil 02 Bayang Lettu Inf. Rusdiantoni, Pimpinan Cabang Bank BRI Alvin Nur Muhammad serta Wakapolres Pessel Kompol Alwi Haskar, SH, MM, pejabat utama dan personel Polres Pessel dan jajaran.
Dalam kesempatan tersebut Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pessel Mardianto menyampaikan bahwa Program panen raya jagung ini merupakan program strategis untuk meningkatkan produksi jagung nasional dan mencapai swasembada pangan.
Dirinya juga sampaikan, Pemerintah Kabupaten Pessel bekerjasama dengan Polres Pessel terus berkomitmen untuk melakukan pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Kapolres Pessel AKBP Derry Indra menjelaskan bahwa panen raya tahap pertama ini merupakan langkah konkret Polres Pessel dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan produktif untuk meningkatkan produksi pangan nasional, dimana dengan lahan seluas 2 hektar ini, petani kita menghasilkan 8 ton jagung. ulas Kapolres.
Kegiatan panen raya ini merupakan hasil dari program penanaman jagung yang telah dilakukan beberapa bulan lalu,” jelasnya.
“Ini merupakan bentuk nyata dukungan Polres Pessel terhadap program asta cita pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional,” tambah Kapolres.
“Dengan adanya sinergi antara Polres Pessel dan instansi terkait, kami berharap panen raya jagung ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas di Kabupaten Pessel,” harapnya.
Selanjutnya Kapolres juga katakan bahwa program ini melibatkan kerja sama antara Kementerian Pertanian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah beserta stakeholder terkait.(Al)
