JAKARTA,Sumbar24jam.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti pertambangan ilegal yang berlangsung luas tanpa pengawasan negara yang memadai. Pidato tegas itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen Jakarta Jumat pagi.
Prabowo meminta aparat mengusut jaringan tambang ilegal sampai kemungkinan keterlibatan pejabat penegak hukum setempat tuntas.
Dilansir dari media SabangMaroke.news Presiden menilai ribuan aktivitas tambang ilegal tidak mungkin berlangsung tanpa pengetahuan aparat daerah setempat secara langsung.
Situasi tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan sekaligus membuka dugaan perlindungan terhadap pelaku pertambangan ilegal berskala besar. Prabowo menegaskan negara tidak boleh membiarkan praktik tersebut terus merusak lingkungan serta penerimaan negara nasional.
Prabowo mengungkap pemerintah sebelumnya menutup sekitar seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung akhir tahun. Angka tersebut menjadi sinyal kuat mengenai besarnya skala pertambangan ilegal yang telah berkembang luas secara terstruktur.
Presiden kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri menelusuri pihak yang mengetahui aktivitas tersebut hingga selesai.
Menurut Prabowo, penutupan tambang ilegal tidak cukup jika jaringan pelindung belum disentuh melalui penegakan hukum.
Pengusutan harus mencakup aktor lapangan, pemodal, pengurus perusahaan, hingga aparat yang diduga membantu operasional tambang. Langkah tersebut diperlukan supaya penertiban tidak berhenti pada pekerja tambang sebagai pihak paling terlihat saja.
Prabowo secara khusus mempertanyakan kemampuan pejabat keamanan mengawasi aktivitas ilegal dalam wilayah tanggung jawab mereka masing-masing. “Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan Presiden menuntut tanggung jawab langsung dari setiap pemegang jabatan keamanan negara Indonesia.
Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan penertiban berjalan sampai akar jaringan pertambangan ilegal nasional. Instruksi tersebut tidak sekadar menargetkan pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang membiarkan pelanggaran berlangsung lama.
Prabowo menilai kewenangan besar harus disertai keberanian menindak personel yang terbukti melanggar aturan yang berlaku.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” tegas Prabowo.
Kalimat tersebut menjadi penekanan Presiden terhadap pentingnya disiplin internal dalam institusi keamanan negara. Menurut Prabowo, pembiaran terhadap pelanggaran justru dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum nasional.
Prabowo mengakui tindakan disiplin kadang menyasar personel yang sebelumnya memperoleh kepercayaan serta penghargaan tinggi negara. Namun kepentingan negara harus ditempatkan lebih tinggi daripada hubungan pribadi maupun rasa sungkan dalam menjalankan tugas.
Presiden menegaskan kebijakan tidak boleh berubah hanya karena mempertimbangkan kedekatan dengan personel tertentu dalam institusi.
Prabowo juga mengingatkan kepemimpinan membutuhkan ketegasan saat bawahan melakukan pelanggaran serius dalam menjalankan tugas negara. Menurutnya, jabatan tidak sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk menjaga kepentingan masyarakat luas secara konsisten.
Karena itu setiap pemimpin harus siap menghadapi konsekuensi ketika penindakan menjadi keputusan yang diperlukan negara.
Presiden menegaskan dirinya harus mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia tanpa dipengaruhi perasaan pribadi sendiri.
Sikap tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menangani persoalan pertambangan ilegal yang melibatkan kepentingan ekonomi besar. Prabowo ingin penegakan hukum berjalan konsisten meski berpotensi menyentuh pihak berpengaruh dalam struktur pemerintahan nasional.
Pertambangan ilegal selama ini berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus memperbesar kerusakan lingkungan secara luas nasional. Pengawasan lemah dapat menciptakan ruang bagi praktik eksploitasi sumber daya tanpa kewajiban pemulihan lingkungan memadai.
Karena itu pemerintah dituntut memperkuat pengawasan lapangan serta mempercepat penindakan terhadap jaringan pelanggaran secara serius.
Instruksi Presiden juga menempatkan TNI dan Polri sebagai bagian penting dalam pengawasan keamanan wilayah nasional. Panglima TNI dan Kapolri diminta memastikan tidak ada personel yang bermain mata dengan pelaku tambang. Penindakan internal menjadi penting untuk menjaga kredibilitas aparat saat menghadapi persoalan pertambangan ilegal nasional secara menyeluruh.
Prabowo kembali menegaskan pengusutan harus dilakukan serius terhadap aktivitas tambang ilegal berskala besar di Indonesia. Tidak mungkin seribu tambang beroperasi tanpa pengetahuan pejabat kepolisian dan aparat terkait setempat secara luas. Pesan tersebut memperkuat agenda pemerintah membongkar jaringan ilegal sekaligus membersihkan aparat dari dugaan pembiaran aparat.
