Limapuluh Kota, SUMBAR24JAM.id – Ratusan warga di Kabupaten 50 Kota serta sejumlah kelompok Organisasi LSM LCKN (Lembaga Cegah Kejahatan Nasional) yang diketuai oleh Tedi Sutendi sebagai Koordinator Orasi (Aksi Unjuk)memenuhi halaman kantor DPRD kabupaten 50 kota dan Kantor Bupati Limapuluh kota kembali menggelar aksi unjuk, Jumat (26/5/2023).
Aksi menuntut Bupati 50 Kota turun dari pucuk kepemimpinan adalah suatu pertanda ketidaksukaan Masyarakat terhadap pemimpin yang hanya menabur janji janji manis kepada masyarakat yang ia pimpin.Orasi damai ini dimulai pagi 08.30 wib dan bertempat didepan kantor DPRD kabupaten 50 kota serta massa hanya diterima Wakil Ketua DPRD, Dt.Wendi Candra dan Riko Febrianto.
Masa yang tergabung dalam beberapa kelompok ini sangat menyayangkan serta mempertanyakan kemana perwakilan rakyat direpublik ini terutama daerah Kabupaten50 kota? Hal hasil sebagai pemegang tampuk kepemimpinan Legislatif Deni Asra S.Si sepertinya memang tidak “berani” menemui Peserta aksi unjuk rasa.
Dihalaman Kantor DPRD ratusan masa menyampaikan Orasi dengan membacakan tuntutan didepan masa yang memadati halaman kantor DPRD kabupaten 50 kota ini.
“Kami datang menyampaikan aspirasi kepada Pemimpin kami, ini Konstitusional.Kami menilai menjelang 3 tahun kepemimpinannya, Safarudin Dt.Bandaro Rajo telah gagal, Kami meminta DPRD untuk bertindak terhadap Kepemimpinannya yang gagal” Tegas Tedi Sutendi melalui Pengeras Suara.
Beberapa tuntutan serta poin Orasi aksi yang disampaikan oleh Pendemo langsung dibacakan oleh Koordinator Aksi, Tedi Sutendi, diantaranya ;
1. Bupati “memaksa” pensiun Kadisdukcapil, Kenapa DPRD diam??
2. Bupati Non-Job kan Kadis Sosial, DPRD diam…?
3. Ketika Rumah Dinas Bupati dijadikan ajang buka bersama oleh Kader Partai politik, DPRD juga diam…
4.Saat Bupati menunjuk Anak dan Istri menjadi Tim Pendamping Haji (TPHD)DPRD diam lagi,miris sekali.
5.Bupati melakukan Perjalanan dinas keluar Provinsi, banyak membawa Kepala-Kepala Dinas, yang pastinya akan membebani keuangan daerah.
6.Banyaknya Wali Wali Nagari dan Kepala kepala Dinas banyak diperiksa APH (Aparat Penegak Hukum) akibat tertekan oleh Kebijakan kebijakan Bupati, Kenapa DPRD Juga masih diam…?
7. Disaat Honor Aparat aparat kita sering terlambat dan malah ada juga yang tidak menerima insentif lagi, yang pasti akan merusak semangat bekerja, hingga akan mengganggu Pelayanan Ke Masyarakat, DPRD bungkam…
8. Ketika Harmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati tidak terjalin dengan baik, DPRD juga tidak melakukan apa apa,malah melihat manis keduanya tak sepaham.Selanjutnya dimana mana Poto Bupati dan Wakil masih terpampang dimana mana, seakan mereka baik baik saja, padahal hubungan mereka sudah “pecah kongsi”, Apakah ini Bukan Pembohongan Publik namanya??
9.Ini catatan Khusus kepada Bapak bapak Aparat di Limapuluh Kota, diduga Bupati Menggunakan Ijazah Palsu?? Kenapa Aparat tidak mengusut dugaan Ijazah Palsu tersebut? Jangan-jangan selama ini Bupati “tersandera” dalam mengambil kebijakan akibat dugaan Ijazah Palsu tersebut?
Dan Kami tidak mau daerah ini menjadi korban dan Bupati menjadi ATM oleh Pihak pihak yang tidak bertanggung jawab…
10. Dana BKK 8 Milyar dari Provinsi, yang sudah jelas peruntukannya merevitalisasi Wisata Lembah Harau, Apa Khabarnya?
11. Dana BAZNAS diduga menjadi alat politik partai tertentu, kami minta aparat usut ini..
12. Rendahnya realisasi PAD, yang hanya setengah dari Asumsi awal.
13. Kas Kosong, satu satunya dari sembilan belas(19) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Tapi masih TNI manunggal masuk desa yang bersumber dari APBD?
14. Hibah kepada Instansi Vertikal masih ada (3 tahun berturut-turut), katanya Daerah Defisit?,
15. Tunda Bayar,
16. Satu kata : Bupati Safarudin Dt.Bandaro Rajo harus mundur dari jabatannya..Takbir!!
Tapi sebelum itu, Bupati harus mempertanggung jawabkan dulu segala kebijakan yang telah diperbuatnya hingga membuat daerah yang kita cintai ini ” hancur lebur”…..takbir…! Demikian Ungkap Narasi yang dibacakan oleh ketua Koordinator Orasi dengan pengeras suara.
Warga juga membawa beberapa poster dan spanduk dengan tulisan “Turunkan Bupati Limapuluh Kota,dari kepimpinannya”.
Menurut Koordinator Aksi,Tedi, masyarakat sudah terlalu marah dan kecewa dengan wajah birokrasi yang dipimpin Bupati DT.Safarrudin yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan terkesan serampangan.
“Aksi kami yang utama menuntut dewan untuk segera mengeluarkan Hak Angket dan menurunkan Bupati 50 Kota serta memeriksanya,” Ujar Teddy.
Massa meminta ketegasan DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya dalam keputusan resmi institusi legislatif.
“Sekali lagi, turunkan Bupati limapuluh kota masyarakat tidak butuh pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Teddy. (*)
