Payakumbuh,Sumbar24jam.com – Indonesia se-nusantara mengalami efesiensi anggaran ditengah tengah ketidak baikan faktor ekonomi nasional serta intruksi yang di sampaikan bahwa tiap-tiap daerah harus menghemat anggaran serta bersih bersih diri menjadi salah satu pejabat daerah dari namanya korupsi serta mengayomi masyarakat banyak.
Efesiensi anggaran yang disampaikan di Istana merdeka orang nomor satu ini yakni Presiden Prabowo melalui Inpres No 1 Tahun 2025. Namun dengan adanya Inpres yang dikeluarkan oleh presiden ternyata tak membuat Ketua DPRD Kota Payakumbuh ikut patuh dan taat terhadap pidato presiden bahwa efesiensi anggaran tiap daerah.
Namun berbeda halnya wacana Ketua DPRD Payakumbuh justru malah merencanakan untuk menganggarkan buat pengadaan mobil dinas baru.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Prabowo mengatakan bahwa langkah penghematan itu menyangkut pengurangan kegiatan yang dianggap tidak penting.
“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion. Apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat, perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Nggak usah seminar lagi,” tegasnya.
Beberapa pemda ikut untuk merealisasikan perintah tersebut diantaranya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengatakan siap menggeser sejumlah program yang tidak terlalu mendesak dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai langkah mendukung efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat.
Kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghapus pembayaran gaji untuk seluruh anggota tim khusus (timsus) Gubernur Ansar Ahmad mulai Maret 2025 sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Lalu, Bupati Buleleng, Bali, I Nyoman Sutjidra, mengatakan dia sedang mengkaji kemungkinan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan daerah setempat. Selain untuk efisiensi, perampingan OPD ini untuk lebih memfokuskan pada program prioritas, utamanya yang menyasar kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi anggaran menjadi sinyal bagi seluruh elemen K/L untuk lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan. Pemborosan yang terjadi menuntut perlunya perubahan budaya birokrasi agar lebih bertanggung jawab.
Namun sepertinya 3 wakil Rakyat atau Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh (Ketua dan 2 Wakil Ketua) Periode 2024-2029 tak peka terhadap penderitaan rakyat. Mereka bakal memiliki Mobil Dinas (MOBNAS) baru Pengadaan tahun 2025. Dua dari tiga MOBNAS itu saat ini telah berada di Payakumbuh, Namun masih belum dipergunakan karena masih terdapat sejumlah hal yang harus diselesaikan.
Sementara satu unit Mobil lainnya (Untuk Ketua) jenis Sedan, saat ini masih dalam tahap pengadaan, sebab menurut keterangan Dealer masih menunggu pesanan.
Nilai untuk pengadaan mobil itu Rp. 760 juta untuk satu unit Minibus dan Rp. 865 juta untuk Mobil sedan. ”Mobil Pimpinan (DPRD) itu jenis Minibus dan Sedan. Mobil jenis sedan untuk Ketua DPRD dan Minibus untuk Wakil Ketua. Sesuai Permendagri No 11 tahun 2007 itu yang boleh kan Minibus dan Sedan,” ucap Jefri Abdi, PPTK Pengadaan Mobil Dinas itu saat dihubungi Selasa malam, 11 Maret 2025.
Lebih jauh ia menjelaskan, untuk nilai dalam DPA mencapai Rp. 865 juta dan Rp.760 juta untuk masing-masing unit mobil. ”Untuk nilai dalam DPA masing-masingnya sesuai DPA, Rp. 865 juta (sedan) dan Rp. 760. juta (Minibus). Untuk mobil minibus sudah datang dua unit di Kantor (DRPD), Namum belum serah terima, kita masih menunggu asuransi,” jelasnya.
Sementara Sekwan DPRD Kota Payakumbuh, Yon Refly membenarkan bahwa dua unit Mobil Dinas jenis Minibus yang telah datang/sampai itu memang diperuntukan bagi wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh.
”Mobil ini (yang sudah datang) peruntukannya bagi Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Untuk Ibuk Rina (Hurisna Jamhur) dan Ibuk Linda (Lindawati). Untuk Ketua mobilnya belum datang. Anggaran nya tahun 2025 ini,” Ucapnya.
Ia juga menyebutkan dua unit mobil untuk Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh itu telah sampai sejak 4 hari lalu.
”Untuk mobil masih belum dipergunakan, masih menunggu sejumlah hal, diantaranya Nomor Polisi. Sementara untuk mobil dinas pimpinan periode sebelumnya akan segera dilelang.”tutupnya.
