Limapuluh Kota, SUMBAR24JAM.id – Kota Payakumbuh dengan pimpinannya saat ini terus berupaya mempercepat angka penurunan masalah kemiskinan/stunting di wilayah kerjanya,beda halnya dengan kabupaten 50 kota yang masih belum serius akan menurunkan angka kemiskinan extrim diwilayah Kabupaten 50 kota,tercatat ada 6.400 kepala keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan,Rabu( 25/1/2023)
Bersama awak media serta beberapa Aktivis kemanusiaan luak50 dan Organisasi PEKAT IB menelusuri info kabar dari warga yang menyampaikan perihal salah satu warganya mengalami kebutaan puluhan tahun lamanya serta hidup tak layak,Tampa arus listrik yang tidak tersedia,MCK yang belum ada.Pasangan suami istri Mardison (54) Tahun dan istrinya Oskarela (34) Tahun harus mereka rasakan akan kejamnya kehidupan Tampa ada yang mau peduli,” Ujarnya keawak media.
Mardison warga warga Jorong Siaua, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dengan mempunyai rumah berdindingan Sasak bugih dengan ukuran rumah 3×4 M2 yang sebenar nya tak layak buat manusia buat hidup.Apadaya tangan tak sampai semua ujian dan cobaan terus mardison lalui.selain Tampa listrik dan lampu penerangan,puluhan tahun keluarga ini merasakan akan pahitnya hidup ditanah almarhum kedua orang tuanya.
Saat awak media mendatangi Mardison dikediamannya beliau menyampaikan bahwa proposal buat bantuan rehap rumah telah Beliau antarkan ke Baznas Kabupaten 50 kota seorang diri bersama tukang ojek dengan biaya sendiri pulang pergi 150 ribu rupiah.Sungguh sedih upaya untuk mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten 50 kota,hal hasil hanya 2,5 JT rupiah, bagaimana manapun upaya dan semangat mardison telah ia usahakan,”Sahutnya.
“Suharyono selaku ketua Organisasi Pekat IB mempertanyakan kemana walinagari serta Jorongnya? Seharusnya mereka selaku perangkat yang ditunjuk dan digaji oleh uang masyarakat berinisiatif dalam mengerjakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat,”Ujarnya didepan awak media dan rekan rekan Aktivis kemanusiaan.
Selaku Walinagarinya juga kami temui mempertanyakan kenapa warga bapak belum terselesaikan pengerjaan rumahnya? beliau seakan-akan merasa menghindari kedatangan kami bersama awak media serta Organisasi kemanusiaan.Begitu juga dengan jorong yang kami hubungi beberapa kali namun tak pernah satupun beliau angkat disaat kami mencoba meminta keterangan melalui telpon seluler, “pungkasnya.
Walaupun kurang perhatian dari perangkat nagari beliau tidak putus asa walau bekerja sebagai mencari kayu berusaha membelah kayu api yang laku terjual dengan harga Rp. 2000,- per satu ikat dengan keadaan mata kurang jelas (rabun).
Dengan bermodalkan bantuan Baznas Kabupaten 50 kota 2,5 JT tersebut beliau mencoba bergerak sendiri membeli bahan kebutuhan rumah sedikit demi sedikit,namun sudah cukup kami keluarga bisa berteduh,” Sahutnya dengan sedih.
” Kami sangat prihatin akan kehidupan warga ini,tutur Arul yang merupakan penggiat sosial buat masyarakat luak50 ini,Apakah nagari ini tidak bertuan tambahnya.
Keterangan demi keterangan kami dapatkan bersama warga sekitar,saat ini pengerjaannya di lakukan oleh enam jorong,namun setelah kami telusuri dilokasi rumah yang dikerjakan bersama sama jauh dari harapan serta asal asalan,kenapa tidak tonggak pondasi untuk kekokohan rumah hanya kayu bulat dan bukan kayu yang diharapkan untuk standar rumah untuk jangka panjang.
” Mardison telah kami sampaikan 3 tahun lalu sebelum pandemi Covid -19 melanda”, ujar Walinagari melalui Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Nagari Ampalu Hengki,”Ujarnya.
“Sebelum pandemi Covid – 19 kami sudah usulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Demikian juga halnya program bantuan PKH juga sudah sampai pada keluarga Mardison”, kata Hengki.Ketua PEKAT IB SUHAYONO bersama aktivis sosial luak50 Arul serta beberapa awak media Merapi bapak Asrul sangat menyesal akan investigasi Lapangan yang kami temui.
“Saya menyesalkan Pemerintah Nagari Ampalu, tidak peka dengan realita kehidupan warganya itu. Setidaknya kemiskinan ektrim yang dialami keluarga Mardison, akan bisa terselamatkan bila perangkat Nagari Ampalu mendata warga mereka. Negara punya tanggung jawab terhadap kehidupan warganya dengan mengelontorkan berbagai program bantuan”, ujar Soeharyono.
Kami mengetuk kepala daerah terutama Bupati 50 kota akan memperintahkan bawahannya semua,bisa bekerja dalam mengayomi masyarakat nagarinya supaya tidak ada lagi yang namanya warga terlewatkan dalam mendapatkan bantuan,ditambah saat ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya menekan angka kemiskinan melalui kerjasama antar lembaga pemerintahan serta TNI Polri menurunkan angka kemiskinan ditiap tiap daerah,”Tambahnya dipenutup.(*)
Tim
