SUMBAR24JAM.COM, PAINAN, PESSEL — Fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Unit Tipikor Reskrim Polres Pessel di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di Pemerintahan Kabupaten pada Hari Rabu (20/4/2022) yang lalu menjadi buah bibir di tengah-tangan masyarakat Kontraktor/Rekanan.
Pembicaraan yang beredar tentang OTT oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Pessel beragam macamnya, banyak dari masyarkat khususnya Kontraktor Pessel banyak bersyukurnya adanya penangkapan tersebut.
Dimana ULP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pesisir Selatan ini sangat sudah keterlaluan dibandingan dengan Kabupaten/Kota lainnya, mereka pegawai ULP/LPSE terang-terangan meminta Fee proyek didepan sebanyak 2,5%, kalau tidak bayar pemenang digugurkan dan tender bisa diulang kembali, ” ungkap Jum pada wartawan SUMBARW4JAM.COM di painan Selasa (25/4/2022).
Salah seorang Kontraktor Yang Enggan disebutkan Namanya, tapi bisa dipertanggung jawabkan mengatakan, ” dia pernah menang tender pada tahun 2021 lalu, di Dinas Kesehatan tentang pengadaan air bersih anggaran berkisar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta ) lebih, karena menawar hanya saya sendiri dan pihak ULP/LPSE Pessel langsung minta Fee didepan 2,5% tidak saya sanggupi dan pihak ULP/ LPSE langsung membatalkan dan mengulang tender kembali, ” katanya.
” Dan sempat dilakukan somasi kepada pihak ULP/LPSE terkait pembatalan pemenang perusahan pada saat itu, yang dilakukan oleh pihak Kabag ULP Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, tersebut, ” ungkapnya.
Sehingga saya tidak ikut lagi tender di Pesisir Selatan sampai saat ini, karena orang-orang didalam ULP/LPSE banyak yang menyalahi aturan dan mereka berani terang-terangan minta Fee proyek didepan, dengan cara yang tidak lazim di pemerintahan Pesisir Selatan,” tuturnya.
Dengan di OTT nya oleh Tipikor Reskrim Polres Pessel, mudah-mudahan, orang-orang yang duduk menjabat disana nanti yang ditunjuk Bupati bemar-benar orang yang profesional, seperti Kabupaten/Kota lainnya di Sumbar, yang pernah saya ikuti, ” katannya.
Lanjutnya, ” dengan OTT yang dilakukan oleh Tipikor Satreskrim Polres Pessel sebaiknya pihak penegak hukum bisa menelusuri harta kekayaan pegawai ULP/LPSE Pessel, masa baru jadi pegawai hartanya sudah seperti pejabat Esselon II, punya rumah bertingkat, mobil lebih dari satu, dari mana hasilnya kalau bukan dari uang yang tidak benar, “cetusnya.
Bisa ditanya kontraktor-kontraktor lain yang pernah ikut tender di pessel, bagaimana ULP/LPSE pessel mereka pasti mengalami hal yang sama seperti saya, supaya menang harus sanggup bayar di depan, ” tutupnya.
Hal yang sama diutarakan oleh kontraktor AP yang dihub lewat by phone mengatakan, ” kalau mau ikut tender harus ditemui pegawai ULP/LPSE biar bisa dimenangkan, kalau tidak, susah untuk menang, dan yang menang sudah dipastiikan setor didepan, seperti yang tertangkap tangan di oleh Unit Tipikor Reskrim Polres Pessel.
Kami berharap dengan OTT yang dilakukan oleh Unit Tipikor Reskrim Polres Pessel bisa berubah dan profesional orang-orang yang ada di ULP/LPSE tersebut.
Kita tidak iri dengan harta dia dapat, tapi tidak wajar saja, berapa gaji mereka. Saya saja seorang kontraktor yang sudah lama tidak berlebihan seperti mereka. Kita juga berharap ada pihak kepolisian menelusuri harta kekayaan mereka yang tidak wajar, ” pungkasnya.
Menurut Pemerhati kebijakan Dr Rudi Chandra, S.Pd, SH, M.Pd, MH, MM mengatakan, ” wajar dan sangat patut apa yang di pertanyakan bagi masyarkat, apalagi rekanan dari kontraktor, karena mereka adalah pihak yang terlibat langsung atau pihak yang bersentuhan langsung dengan ULP/ LPSE, dan merasakan apa yang terjadi.
Jadi wajarlah mereka heran seribu makna jika pimpinan di ULP tidak terpaut dalam hal ini, harus jadi kajian berlanjut serta mendalam, untuk mewujudkan dan menjawab keresahan masyarakat, maka perlu dilakukan uji terbalik dan uji analisis Jalur, seperti kaitan kedudukan dengan pendapatan, kedudukan dengan penghasilan, ” ungkapnya.
Dengan penghasilan dan kekayaan, penghasilan dengan usaha sampingan dengan ini akan diketahui sumbernya, tau jika hasilnya dari mana, apakah sesuai dengan jabatan, golongan atau yang lainnya, ” tutup Doktor Panggilan Sehari-harinya.(Tim Redaksi)